Watansoppeng, 10 Juni 2021
Penyelenggaraan Acara Pembinaan dan Diskusi Hukum Wilayah III PTA Makassar berada di Watansoppeng untuk yang pertama kalinya sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, Para peserta dari Pengadilan Agama wilayah III PTA Makassar seperti PA Watampone, PA Watansoppeng, PA Sengkang serta PA Sinjai berlangsung di Triple 8 The Riverside Resort Watansoppeng berjalan dengan lancar dan meriah.
Acara ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita serta Jurusita Pengganti tiap masing-masing Pengadilan Agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama para pimpinan dan hakim serta memberikan wawasan praktis persoalan yang berkembang di masyarakat dan permasalahan hukum dengan pembinaan dan diskusi secara terbuka. Dalam sesi tanya jawab diskusi hukum ini berjalan sangat menarik karena antusias para peserta diskusi mengenai pertanyaan dan pembahasan diskusi itu tersendiri serta banyaknya silang pendapat antar peserta diskusi untuk mendapatkan solusi terbaik.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
